Oleh: Igor Dirgantara

PRESIDEN sudah melakukan pidato kenegaraannya jelang hari kemerdekaan Indonesia. Umumnya Presiden memuji kinerja lembaga negara, tanpa ada kritik. Misalnya kenapa pelemahan KPK justru memburuk sekarang ini dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

Ironis, Presiden justru mengkritik media yang katanya hanya mengejar rating semata.
Padahal, justru banyak para menteri di kabinetnya yang disinyalir banyak melakukan pencitraan ketimbang prestasi kerja nyata.

Berbagai kegaduhan politik sering muncul baik dari ucapan, prilaku, dan kebijakan dari beberapa kementerian teknis di kabinet kerja.

Ada joke di masyarakat tentang bedanya Pil KB dan Pilpres. Kalau Pil KB : ‘lupa terus jadi’, sedangkan di Pilpres: ‘kalo jadi terus lupa’.

Presiden Jokowi memang kerap di kritik oleh media terkait janji-janjinya dulu saat kampanye Pilpres yang punya program pro rakyat (Nawacita), namun implementasi kebijakannyanya justru sebaliknya.

Jokowi bisa menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan terpilih menjadi RI-1 karena besarnya dukungan media saat itu. Bahkan dukungan media terhadap Presiden Jokowi melebihi dukungan Presiden SBY ketika berkuasa.

Media adalah faktor signifikan kemenangan Presiden Jokowi pada Pilpres tahun lalu. Ironis jika sekarang malah di kritiknya, dengan alasan hanya mengejar rating. Berapa banyak posisi jabatan publik penting di serahkan kepada kader parpol, relawan dan pendukungnya secara transaksional.

Bukannya akses dan sarana media dipermudah dan diperluas, malah termarginalisasi di lingkar kekuasaan istana. Padahal di Papua, media asing malah diberi akses lebih terbuka, yang justru kerap menjadi bumerang bagi Indonesia di dunia internasional.

Media adalah alat kontrol sosial terhadap jalannya roda pemerintaham. Media juga salah satu elemen penting fondasi bagi demokrasi. Mengkritik media dalam menjalankan fungsi kontrolnya akan melemahkan sendi kehidupan yang demokratis.

Apalagi jika nanti diikuti dengan menghidupkannya kembali ‘pasal penghinaan terhadap Presiden’. Tentu mekanisme check and balancing akan semakin terpasung.

Negara demokrasi yang besar seperti Indonesia mensyaratkan kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Biar saja publik sendiri yang akan menilai baik buruknya pemberitaan media yang ada.

Agenda setting media yang baik tetap bisa menjadi agenda publik, lalu kemudian menjadi agenda kebijakan pemerintah. Jadi Presiden Jokowi lebih tepat untuk berterima kasih kepada media, jangan seperti kacang yang lupa kepada kulitnya.

Igor Dirgantara, Dosen Fisip Universitas Jayabaya, Direktur SPIN

SALAM REDAKSI : Jika para pembaca ingin mengekspresikan gagasan, opini, unek-unek, atau kritik agar Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Karawang lebih baik lagi, silahkan kirimkan Opini atau pun Surat Pembaca kepada Hallokarawang.com, via email : redaksihallo@gmail.com, redaksi@Hallokarawang.com atau via sms/wa 081915557788. Jangan lupa cantumkan nama/alamat/nomor telpon. Terima kasih