Hallokarawang.com, Karawang – Tahun ini pemerintah desa sangat dimanjakan dengan guyuran berbagai anggaran dari pemerintah daerah hingga pusat.

Kali ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelontorkan bantuan infrastruktur untuk setiap desa Rp 100 juta, plus Rp 15 juta untuk dana kinerja desa.

Bantuan keuangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/kep.891-BPMPD/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang bantuan keuangan untuk operasional peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan pemerintah kelurahan.

Plt Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meminta seluruh kepala desa memanfaatkan sebaik-baiknya anggaran yang langsung turun ke desa-desa tanpa melalui Pemkab Karawang.

“Anggaran ini harus dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya di Karwang, Jumat (14/8)

Sebelumnya, dana desa dari pemerintah pusat rencananya akan digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang ke desa-desa pada akhir Agustus nanti. Saat ini, dana sebesar Rp 120 miliar tersebut masih parkir di kas daerah.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Karawang Akhmad Hidayat mengatakan, belum dikucurkannya alokasi dana desa tidak terlepas dari belum sinkronnya regulasi yang ada, yaitu antara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 dirubah menjadi PP Nomor 43.

“Regulasi dari pusat harus sesuai tidak bisa berdiri sendiri. Contoh PP 60 itu dirubah jadi PP 43, sama kita harus menyesuaikan,” ujarnya.

Sementara itu, peraturan bupati (perbup) yang saat ini sudah dibuat belum selesai, karena masih digodok di bagian hukum. “Sekarang perbup lagi di bagian hukum, lagi proses yang penting kita sudah serahkan,” tandasnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, saat ini ada kenaikan dana desa sekitar Rp 31 miliar. “Sebelumnya Rp 89 miliar, kita dapat info DPPKAD sekarang Rp 120 miliar,” ungkapnya. (roy)