Hallokarawang.com, Karawang – Saat rezim Bupati Karawang, Cellica Nurrahadiana berkuasa, diduga beragam tingkah polah gaya masuk kantor pejabat dipertontonkan di tengah rakyat yang tinggal di negeri lumbung padi ini dalam keterpurukan dan kesulitan ekonomi.

Seperti dikutip Halloapakabar.com, bahkan, sepak terjang pejabat yang mengaku tim pemenangan Cellica, ada yang berkantor di mobil, berada di sembarang tempat, dan bahkan pernah diketahui ada yang “Buligir” (Hanya mengenakan celana panjang) dan sendal jepit saat berada di ruang kerjanya.
        
Tampaknya pejabat yang mengaku tim pemenangan Cellica ada yang aneh saat hendak masuk kerja ke kantornya, dimana menggunakan sepeda “Ontel”. Bahkan saat hendak pulang jam kantor pejabat itu dengan sengaja membunyikan lonceng atau kelenengan yang kerap dibawa pada sepeda ontelnya tersebut.
      
Di Kantor DPPKAD Karawang ada pejabat yang secara terbuka mengaku orangnya Bupati Cellica, dimana untuk menghalau tamu yang datang, pejabat itu sengaja memasang finger find di pintu masuk ruang kerjanya. Lewat pemasangan finger find di pintu masuk ruang kerjanya tadi, ternyata di dalam ruang kerjanya itu ada istri dan anaknya yang baru pulang sekolah.
      
Menurut H. Mahpudin, mantan pensiunan Pemkab, sebaiknya ruang kerja yang secara tidak langsung digembok oleh finger find, tidak dimanfaatkan oleh anak dan istrinya yang baru pulang dari sekolah tersebut. Kenapa demikian, karena ruang kantor DPPKAD bukan milik pribadi pejabat DPPKD, tetapi milik rakyat guna memenuhi pelayanan.
        
Menurut H. Mahpudin, belakangan ini memang sangat sulit untuk menemukan pejabat yang betah di ruang kerjanya, meski pejabat itu jabatannya sebagai Sekretaris atau orang ke dua di OPD tersebut. Tidaklah mengherankan, ada pejabat Sekretaris di beberapa OPD yang gayanya seperti kepala, dimana hanya kelihatan pada absen finger find masuk dan pulang jam kerja.
       
Dalam hal ini, H. Mahpudin mengusulkan, agar kantor DPPKAD dikembalikan seperti jaman “Baheula”, dimana Dispenda dengan keuangan harus terpisah. Hal ini agar dana yang dalokasikan untuk upah pungut tidak terlalu besar, dan menjadi efektif dalam pelayanan kepada rakyat Karawang. (jay/hlk)