HalloKarawang.com, Karawang – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Kabupaten Karawang mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang untuk mengusut tuntas kasus dugaan gratifikasi proyek yang menyeret Wakil Bupati (Wabub) Karawang H Ahmad Jimmy Zamaksyahri S. Ag.

Gratifikasi berupa uang yang diberikan oleh H Jejen Apandi Nugraha kepada Wakil Bupati Karawang nilainya mencapai sebesar Rp 60 juta. Gratifikasi tersebut dimaksudkan untuk memuluskan sejumlah proyek saat H Ahmad Jimmy Zamaksyahri menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang.

“Dimana H Ahmad Jimmy Zamaksyari memawarkan sejumlah proyek. Akan tetapi, jika ada uang pemulus sesuai dengan besaran yang diminta oleh Jimmy yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Karawang,” terang Ketua BM PAN Karawang Dadi Mulyadi.

Kejari Karawang juga diminta tegas dalam menyikapi suatu kasus yang menyeret pejabat di daerah. Terlebih kata Dadi kasus gratifikasi Wakil Bupati Karawang telah memenuhi unsur, yang termaktub dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

“Sebenarnya Kejaksaan sendiri telah mengakui bahwa kasus tersebut adalah benar sudah memenuhi unsur,” katanya.

Menurut Dadi jika tidak terbukti atau terbukti bersalah semestinya pihak Kejari Karawang membeberkan kasus yang melibatkan orang nomor dua di Kabupaten Karawang kepada publik. Sehingga, pandangan di masyarakat terhadap hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

“Kejaksaan jangan diam apalagi takut dengan hari ini, hanya seorang Wakil Bupati yang ikut terjerat kasus,” tegasnya.

Dadi menyatakan kesiapannya untuk mengawal kasus gratifikasi yang melibatkan Wakil Bupati Karawang, hingga berujung ke meja hijau. Hingga ke depan akan menjadi contoh hukum di Karawang tidak ciut di hadapan kekuasaan.

“Hukum harus sepenuhnya ditegakkan. Bahkan tidak pandang bulu, baik terhadap rezim yang sedang berkuasa sekalipun,” tegasnya.

Kejari Karawang tertanggal 25 Januari 2017 juga telah dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia perihal laporan pengaduan dugaan mal admistrasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kejari Karawang dalam menangani laporan H Jejen Apandi Nugraha. (hil)