Hallokarawang.com, Karawang – Pertarungan merebut kursi nomor satu di Kabupaten Karawang sangat membutuhkan banyak biaya. Bukan rahasia umum, setiap ajang pemilihan kepala daerah, setiap pasangan calon harus jor-joran dalam segala hal, termasuk dana politik yang sudah dikeluarkan sebelum pertarungan ini dimulai.

Berpenduduk lebih dari 2 juta jiwa dengan hak pilih 1.660.252 orang, tentu bukan perkara mudah bisa meraih simpati massa di kabupaten yang dikenal sebagai lumbung padi. Terlebih akses jalan hingga ke pelosok utara hingga selatan yang masih tidak karuan, membuat siapa pun calonnya harus mengeluarkan tenaga ekstra.

BACA JUGA : Pemberitaan Seputar Pilkada 2015 Kabupaten Karawang. [Media Hallokarang.com memberikan kesempatan kepada semua Tim Sukses Pasangan Paslon Bupati/Wakil Bupati untuk dipublikasikan di sini. Hubungi Eka, 081294356991]

Selain persoalan luas wilayah dan faktor sebaran penduduk yang tercecer di banyak wilayah, syarat mendapatkan dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 suara sah partai politik (parpol) untuk menjadi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, juga dinilai sebagai salah satu penyebab kemungkinan terjadinya mahar politik. Artinya, dengan syarat tersebut, pasangan calon lebih bergerilya mendekati parpol agar mendapatkan dukungan.

Salah seorang pengurus parpol di Kabupaten Karawang yang enggan disebutkan namanya mengakui, jika ada komitmen antara bakal calon dengan parpol, namun komitmen tersebut tak selalu uang.

“Untuk uang pun ada, bahkan karena harganya tak cocok, parpol yang tadinya mau memberikan rekomendasi jadi gagal. Untuk harganya, saya kurang hapal soal itu, bisa puluhan juta bahkan mungkin bisa ratusan juta,” katanya kepada Radar Karawang.

Bisa jadi, lanjut dia, untuk parpol yang memiliki kursi banyak, harganya bisa lebih tinggi. Bahkan dia pernah mendengar, parpol yang sudah diberikan mahar batal memberikan rekomendasi.

“Untuk hal semacam ini, saya kira sudah jadi rahasia publik. Hanya saja, memang untuk membuktikannya agak susah,” paparnya.

Dari laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah calon terlihat memiliki harta yang cukup banyak.

Cellica Nurrachadiana, misalnya. Berdasarkan LHKPN Cellica tertanggal 13 Oktober 2010, saat akan mencalonkan diri pada Pilkada Karawang tahun 2010, harta yang dimilikinya yang dilaporkan ke KPK berupa giro dan setara kas senilai Rp 2.267.000.000.

Sementara Saan Mustopa, dalam LHKPN tanggal 31 Juli 2008, tercatat total harta kekayaannya mencapai Rp 3.694.888.781. Jumlah tersebut jika dirinci, untuk harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Rp 3.211.800.000. Sedangkan harta bergerak berupa mobil Ford Everest tahun 2010 yang diperolehnya dari hasil sendiri Rp 354.000.000 dan Honda Freed tahun 2010 Rp 228.000.000.

Selain itu, politisi Partai Demokrat tersebut juga memiliki pertanian seluas 1,2 hektare yang diperolehnya dari hasil sendiri tahun 2003 Rp 180.000.000. Harta tidak bergerak berupa logam mulia yang dimilikinya tahun 2001 senilai Rp 40.000.000. Selain itu, politisi kelahiran Karawang itu juga mempunyai giro dan setara kas Rp 109.088.781 dan hutang dalam bentuk pinjaman uang Rp 428.000.000.

Sedangkan wakilnya, Iman Sumantri yang dikenal sebagai sekretaris daerah saat Kabupaten Karawang dipimpin oleh Dadang S Muchtar, dalam laporan LHKPN tertanggal 1 Juni 2012, memiliki harta kekayaan Rp 813.624.736. Kekayaan tersebut berupa harta tidak bergerak Rp 324.400.000, harta bergerak berupa motor Suzuki Satria FU 150 tahun 2005 yang diperolehnya dari hasil sendiri Rp 15.000.000, motor Yamaha Mio tahun 2006 Rp 8.500.000, dan mobil Toyota Rush tahun 2012 Rp 197.800.000.

Sementara harta bergerak lainnya yang diperoleh dari tahun 2000 sampai tahun 2004 senilai Rp 5.700.000. Selain itu, mantan kepala Bappeda tersebut juga memiliki giro dan setara kas dari hasil sendiri Rp 262.224.736.

Sedangkan Tubagus Dedi Suwandi Gumelar yang menjadi calon wakil dari Ahmad Marjuki, menurut catatan KPU Provinsi Banten saat Miing mengikuti Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Tangerang tahun 2013, yang saat itu berpasangan dengan Suratno Abubakar, tercatat memiliki kekayaan Rp 9.522.963.852. Namun sayang, dalam LHKPN KPK belum tercatat laporan harta kekayaan dari Jimmy Ahmad Zamakhsyari.

Calon lainnya, Daday Hudaya pada 22 Desember 2003 melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp 792.175.000 yang terdiri dari harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) Rp 712.175.000, serta harta bergerak berupa mobil Volvo tahun 1992 dari hasil usaha sendiri perolehan tahun 2000 sebesar Rp 80.000.000. Total harta kekayaan yang dilaporkan saat itu Rp 792.175.000.

Sementara wakilnya, Edy Yusuf yang diketahui menjabat Kepala Kemenag Kabupaten Karawang, dalam laporan LHKPN tanggal 16 Desember 2013, ternyata memiliki harta kekayaan fantastis mencapai Rp 26.308.600.000. Kekayaan itu terdiri dari harta tidak bergerak (tanah dan bangunan) Rp 11.609.400.000. Harta bergerak berupa mobil merek Honda Jazz tahun 2012 Rp 200.000.000, mobil merek Honda CR-V tahun 2012 Rp 385.000.000,

Motor merek Honda Vario tahun 2011 Rp 10.000.000 dan motor Honda Scoopy tahun 2011 Rp 10.000.000.

Sedangkan harta bergerak lainnya seperti logam mulia perolehan tahun 2003 sampai 2013 Rp 150.000.000, serta benda bergerak lainnya dari warisan dan hibah, hasil sendiri dari tahun 2003 sampai dengan 2013 dengan nilai jual Rp 300.000.000. Surat berharga Rp 500.000.000, giro dan setara kas Rp 17.044.200.000. Sementara hutang yang dimilikinya Rp 3.900.000.000. Sedangkan calon lainnya, belum terpampang di data LHKPN di laman KPK. (roy)