Hallokarawang.com, Karwang – Pemerintah diminta tidak sembarangan untuk menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2016. Karena, akibat upah tinggi tahun 2015, sejumlah perusahaan bangkrut. Ada juga yang hendak hengkang.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang Syamsu Sobar mengakui, ada sejumlah perusahaan yang bangkrut akibat tidak kuat lagi menahan beban produksi.

Tak sampai di situ, akibat UMK Karawang yang cukup tinggi ini, sejumlah perusahaan ada yang tengah siap-siap hengkang. Mereka memilih berinvestasi di Garut, Subang, bahkan Majalengka karena UMK-nya lebih rendah.

Seharusnya jelas Syamsu, pemerintah belajar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 saja ada perusahaan yang menangguhkan upah sesuai UMK. Sangat sayangkan penetapan UMK tahun 2015 naik dengan angka yang cukup signifikan. Beban pengusaha belum berakhir karena ditambah kenaikan listrik dan faktor lainnya.

“Di 2014 itu sudah banyak perusahaan yang menangguhkan upah. Artinya tidak mampu. Eh di 2015 UMK naik, ya mau gak mau pailit,” bebernya di Karawang, Jumat (43/8).

Syamsu juga masih menyisakan kekecewaan yang cukup mendalam atas penetapan UMK 2015 lalu. Karena, hasil penetapan rapat tersebut menghasilkan nilai UMK yang terlalu besar, padahal kondisi perusahaan yang tidak stabil, terutama di sektor tekstil sandang dan kulit (TSK). “Makanya kenapa waktu rapat UMK saya mengundurkan diri,” imbuh dia.

Dia menegaskan, saat ini di Karawang terancam banyak pengangguran akibat perusahaan tak sanggup membayar upah yang tinggi.

“Kalau sudah banyak pengangguran ini mereka (dewan pengupahan kabupaten) tangung jawab ga?” tanyanya.

Apindo lanjut Syamsu, berharap pembahasan UMK tahun ini mempertimbangkan keluhanpara pengusaha. Agar tidak menghasilkan pengangguran. “Kita harap pembahasan upah itu rasional,” tukasnya.

Persoalan lain yang membuat iklim investasi makin pelik, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ketua Apindo Jawa Barat Dedy Widjaja memprediksi, akan terjadi PHK besar-besaran di akhir tahun ini, terlebih menjelang penentuan UMK.

Saat ini saja, di provinsi ini mulai ada tren pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Bahkan dia menyebutkan, di Karawang sudah lima ribu karyawan yang diberhentikan.

“Selain Karawang, di Cimahi juga ada 850 karyawan yang sudah di PHK,” ujarnya.

Dedy menambahkan, kondisi ini menjadi pukulan telak bagi daerah-daerah industri lainnya. Baik para pengusaha maupun karyawan kini sama-sama resah. (roy)