Hallokarawang.com, Karawang – Dewan Pimpinan Daerah DPD BM PAN mengutuk keras tindakan Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang dalam hal ini BPMPT Karawang yang menerima uang ratusan juta rupiah dari Direktur PT Pertiwi Lestari, Timotius Simroni. Bahkan menjurus adanya tindakan KKN.

“Bukan hanya sekedar angka. Tapi dibalik itu semua merupakan awal untuk membangun komitmen permufakatan-permufakatan jahat,” ungkap Ketua BM PAN Karawang, Dadi Mulyadi dalam jumpa persnya di Karawang.

Menurutnya, tindakan transaksional lebih menjurus kepada adanya unsur KKN. Pada akhirnya, pemerintah tidak menghendaki hidupnya kaum tani di bumi lumbung padi.

Perampasan tanah berkedok investasi yang dilegalkan Rezim berkuasa saat ini akhirnya kaum tani lah yang terkena dampaknya. Kaum tani digilas oleh kekuatan modal dengan menggunakan alat negara. Hingga kaum tani terusir dari tempat tinggal dan penghidupannya.

Dadi membeberkan sudah sangat jelas didalam point perijinan IMB. Izin dikeluarkan tidak termasuk pembuatan jalan yang berimbas terhadap perusakan secara membabi buta terhadap property milik warga.

“Mulai dari tanaman-tanaman petani dan rumah petani,” bebernya.

Fakta dilapangan menegaskan bahwa PT. Pertiwi Lestari telah merusak sebagian besar tempat tinggal mereka.

“Ternak mereka alat rumah tangga mereka banyak yang hilang,” ungkapnya.

Disisi lain, pihaknya mempertanyakan terkait surat pernyataan yang dibuat oleh PT Pertiwi Lestari terhadap kesediaan untuk mencabut IMB, tanpa menuntut apapun bilamana diatas tanah yang diklaim tersebut masih dalam sengketa.

“Saya pertanyakan pula terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Direktur PT. Pertiwi Lestari yang salah satu isinya adalah siap untuk dicabut ijin IMB, tanpa akan menuntut apapun kepada pemerintah. Jika dikemudian hari diatas tanah klaim miliknya tersebut ternyata ada sengketa, nyatanya sengketa tersebut sudah manifest antara PT. PL dengan Petani,” tegasnya.

Oleh karena itu, Perum Perhutani dan LVRI artinya tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk segara mencabut ijin IMB dan melakukan pembongkaran terhadap property PT Pertiwi Lestari yang sedang dibangun diatas tanah yang kini dikalim PT PL. (hil/rls)