Hallokarawang.com, Karawang – Belum beranjak tahun anggaran 2017, kasak kusuk oknum Anggota Dewan untuk memperkaya diri sendiri mulai dilakukan.

Dinas Bina Marga dan BMP yang masuk dalam katagori Dinas “basah” ini tak luput dari incaran oknum anggota dewan.

Kemungkinan Anggota DPRD ini, tidak puas dengan jumlah aspirasi sebesar Lima Milyar yang diterimanya. Karena ada oknum anggota dewan berusaha minta jatah proyek kepada Acep Jamhuri selaku kepala dinas BMP.

Mereka juga mengancam akan melakukan pemakjulan atau mosi tidak percaya, bila jatahnya tidak terpenuhi oleh Acep.

Dari informasi yang di dapat, oknum anggota Dewan tersebut ada yang meminta jatah 20 Milyar dan 10 Milyar di luar yang di dapatnya. Jelas perilaku oknum anggota Dewan ini sudah jauh dari tugas pokok dan fungsinya anggota Dewan.

Sementara itu, desas-desus mutasi semakin menghangat di lingkup pejabat Karawang. Setelah dikabarkan bakal digelar 14-15 Desember, prosesi pengukuhan dan pelantikan pejabat eselon tersebut isunya dimundurkan dengan alasan likuidasi sejumlah dinas dan badan.

Termasuk urusan pertanggungjawaban belanja daerah sampai akhir tahun, sehingga isu yang berkembang, pelaksanaan mutasi dan rotasi baru akan digelar sekitar 26 Desember dan 2 Januari mendatang.

Sumber yang meminta dirahasiakan namanya mengatakan, tarik ulur mutasi-rotasi ini gelagatnya semakin memanas, karena kabarnya mutasi belum bisa dilakukan pada 14-15 Desember, mengingat perubahan SOTK baru, banyak pertanggungjawaban yang belum tuntas hingga menjelang akhir tahun. Sehingga jadwalnya mundur tanggal 26 Desember dan 2 Januari 2017 mendatang.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD Karawang, Asep Saepudin Zukhri mengaku risih dengan kebiasaan para pejabat yang getol bergerilya meminta jatah. Meskipun hal ini sah-sah saja dilakukan.

Namun Ia khawatir bupati mengambil langkah yang salah dengan menempatkan pejabat yang tidak sesuai kemampuan tanpa melalui tahapan yang harus ditempuh.

Menurutnya, hsl itu akan menjadi beban pencapaian tujuan yang diharapkan kalau bupati meloloskan orang-orang tidak berkompeten. Ujungnya, pimpinan Karawang ini akan dicap tidak profesional dalam proses kebijakan mutasi-rotasi.

“Ingat, harus profesional dalam memutasi para pejabat, kita risih kalau bupati tidak mengangkat dengan profesional,” kata dewan Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Ketua Komisi A, Ir Teddy Luthfiana, mewanti-wanti bupati, supaya pejabat harus berdasarkan kepada pertimbangan kompetensi dan prestasinya, kepangkatan ataupun golongan yang sesuai aturan dan tidak semata-mata berdasarkan kedekatan pribadi atau like and dislike, apalagi wani piro.

“Menempatkan pejabat jangan karena kedekatan pribadi kemudian prosedurnya dilanggar, apalagi menciptakan kembali budaya wani piro,” ucapnya. (man/hlk)